Palangka Raya-Komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan terus diperkuat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.
Salah satu langkah strategisnya, yakni mematangkan rencana perbaikan sistem kelistrikan dan penambahan daya untuk mendukung operasional yang lebih andal pada tahun anggaran 2026.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, memimpin langsung rapat internal bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabag TUM), Yudo Adi Yuwono serta Tim Perencanaan Kanwil Ditjenpas Kalteng Senin (16/6/2025).
Rapat ini berlangsung di ruang rapat Kanwil Ditjenpas Kalteng dan difokuskan pada pembahasan usulan perbaikan sistem kelistrikan dan penambahan daya untuk tahun anggaran 2026 serta usulan kebutuhan mendesak.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Ditjenpas Kalteng dalam melakukan perencanaan yang matang dan responsif terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kerja, khususnya di bidang kelistrikan yang menjadi penopang utama operasional perkantoran serta keperluan mendesak lainnya.
Dalam arahannya, I Putu Murdiana menekankan pentingnya langkah antisipatif terhadap potensi gangguan listrik dan kebutuhan daya yang semakin meningkat serta kebutuhan dukungan sarpras yang mendesak.
“Peningkatan kualitas infrastruktur listrik merupakan hal mendesak guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah,” ucapnya,
Usulan perbaikan listrik dan penambahan daya ini bukan hanya sekedar proyek fisik, tetapi menyangkut kesiapan kita menghadapi tantangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks ke depan,”tambahnya.
Selain itu juga, rapat berlangsung secara konstruktif dengan pemaparan berbagai aspek teknis oleh tim perencanaan, termasuk kondisi eksisting kelistrikan gedung, estimasi kebutuhan daya tambahan, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Tim juga menyampaikan kajian risiko dan alternatif solusi yang memungkinkan.
“Tidak lupa juga dalam hal ini mengapresiasi kesiapan dan kerja sama dari seluruh tim yang terlibat,” lanjutnya.
Pentingnya koordinasi lintas bagian serta sinkronisasi dengan kebijakan pusat agar usulan yang diajukan memiliki peluang besar untuk disetujui dalam perencanaan anggaran 2026.
“Kita harus optimis dan realistis dalam menyusun perencanaan ini. Semua elemen harus terlibat aktif, dan yang terpenting, usulan yang kita ajukan harus benar-benar berbasis kebutuhan riil dan didukung data yang akurat,”ungkapnya.
