Diskusi publik, upaya dalam mencari solusi dampak penjarahan hasil perkebunan

oleh -430 Dilihat
oleh

Palangka Raya-Forum Kebangsaan Ormas Kalteng menggelar diskusi publik tentang dampak penjarahan hasil perkebunan terhadap Kamtibmas di Kalimantan Tengah pada Sabtu (30/12/2023).

Koordinator Forum Kebangsaan Ormas Kalteng, Adi Abdian Noor, menyatakan harapannya untuk merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah, kepolisian, investor, dan masyarakat guna mencegah gejolak seperti yang terjadi sebelumnya di Kabupaten Seruyan dan Kotim.

“Diharapkan dari hasil diskusi ini ada sebuah bentuk rekomendasi yang nantinya akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah, aparat kepolisian, para investor dan masyarakat,” kata Adi saat diwawancarai oleh sejumlah media.

Adi Abdian Noor menekankan pentingnya mencari solusi bersama agar kejadian merugikan tersebut tidak berdampak negatif pada Kamtibmas di Kalimantan Tengah.

Sebanyak 40-60 ormas dari berbagai tingkatan terlibat dalam diskusi publik tersebut.

“Yang hadir saat ini sekitar 40 sampai 60 ormas. Kita ada ormas lokal, nasional dan paguyuban,” bebernya.

Adi juga menyoroti perlunya perusahaan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat dan mematuhi kearifan lokal.

“Mari kita duduk bersama, perusahaan diharapkan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat, tetaplah patuh pada kearifan lokal dan jalankan aturan yang berlaku, misalnya seperti plasma,” ungkapnya

Dia menekankan pentingnya edukasi lebih lanjut dari pemerintah provinsi mengenai kemitraan antara perusahaan dan masyarakat.

“Pemerintah provinsi juga harus memberikan edukasi yang lebih dalam lagi, bagaimana cara kemitraan terhadap perusahaan itu sendiri sehingga semuanya merasa nyaman,” tambahannya.

Sementara itu, mewakili Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng, Sidik R Usop, menekankan bahwa solusi adalah bagian penting dalam menanggulangi masalah ini.

“Kita harus bisa berpikir transformasi bagaimana memberikan rekomendasi dan solusi yang terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, solusi harus bersifat konstruktif tanpa menyalahkan pihak tertentu, dengan fokus memberikan pemikiran kepada perusahaan dan masyarakat untuk mencapai hasil terbaik.

Sidik Usop juga mencatat adanya penjarahan yang meningkat, didorong oleh ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan budaya.

Masyarakat Dayak berusaha mencari pemikiran untuk mendapatkan kebijakan yang mencakup kepentingan mereka, dengan harapan menghindari konflik di Kalimantan Tengah.

“Jadi kita ingin menemukan pemikiran sehingga mendapatkan kebijakan yang mengakomodir masyarakat, sehingga konflik-konflik di Kalimantan Tengah tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.