PALANGKA RAYA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026).
Rakor tersebut membahas penguatan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kepala BNPB RI Suharyanto. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi kondisi Karhutla di sejumlah wilayah sekaligus menyusun langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan curah hujan yang masih turun pada akhir Juli harus dimanfaatkan sebagai waktu untuk memperkuat kesiapan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
“Hujan yang turun saat ini merupakan jeda yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan September, bahkan dapat berlanjut hingga November. Karena itu, Pemprov Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” ujarnya.
Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah agar tidak menunda penetapan Status Siaga Darurat apabila kondisi di wilayahnya memerlukan penanganan cepat.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat segera mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan Karhutla, seperti penyediaan bahan bakar, logistik, serta kebutuhan personel, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Rakor tersebut, sejumlah kepala daerah turut menyampaikan kondisi terkini di wilayah masing-masing. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melaporkan bahwa titik api di wilayahnya masih terkonsentrasi di Kelurahan Panarung.
Ia menyebutkan, dari 126 titik api yang terpantau, tim gabungan menghadapi kendala terbatasnya sumber air sehingga menyulitkan proses pemadaman. Pemerintah Kota Palangka Raya, kata Fairid, akan melakukan penyesuaian APBD Perubahan guna memenuhi kebutuhan anggaran operasional penanganan Karhutla melalui alokasi Belanja Tidak Terduga.
Sementara itu, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai menyampaikan bahwa kebakaran di kawasan Tumbang Nusa telah melanda sekitar 140 hektare lahan gambut. Menurutnya, kondisi sumur bor yang mulai mengering menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman.
Ia mengapresiasi dukungan personel TNI dan Polri yang terlibat dalam penanganan di lapangan serta berharap adanya bantuan BNPB untuk pembangunan embung penampung air dan pengembangan jaringan kanal sebagai upaya mitigasi jangka panjang.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah mengajukan sejumlah permohonan dukungan kepada BNPB, antara lain kelanjutan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan helikopter water bombing untuk wilayah selatan Kalimantan Tengah, bantuan sarana dan prasarana darat, serta pencairan Dana Siap Pakai (DSP).
Selain langkah mitigasi dan pemadaman, Gubernur juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan secara sengaja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala BNPB RI Suharyanto menegaskan bahwa penanganan Karhutla menjadi perhatian pemerintah pusat. BNPB, kata dia, akan terus mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan logistik, dukungan operasional, serta pendanaan agar penanganan Karhutla dapat berjalan optimal dan mencegah terjadinya kabut asap yang berdampak lintas wilayah maupun lintas negara.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, kepala perangkat daerah, serta perwakilan instansi vertikal terkait.
