Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI) menilai mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Pariwisata menyusul tragedi tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (26/12) lalu.
Koordinator Isu Lingkungan Hidup BEM PTMAI, Ahmad Rafiq, menyampaikan bahwa Labuan Bajo yang selama ini dipromosikan sebagai destinasi super prioritas justru memperlihatkan rapuhnya sistem perlindungan keselamatan wisatawan.
“Negara terlalu sibuk membangun citra pariwisata dan mengejar investasi, tetapi abai terhadap keselamatan manusia. Menteri Pariwisata telah gagal menjalankan mandat konstitusionalnya,” ujar Rafiq, Minggu (28/12/25).
Menurut Rafiq, lemahnya pengawasan terhadap kelayakan kapal wisata dan minimnya kontrol di lapangan menjadi bukti adanya pembiaran yang berujung pada tragedi kemanusiaan.
“Setiap korban dalam kecelakaan wisata adalah bukti bahwa negara kalah oleh kelalaian birokrasi. Menteri Pariwisata harus bertanggung jawab penuh, bukan berlindung di balik narasi cuaca atau human error,” tegasnya.
Sebagai sikap resmi, BEM PTMA Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Pariwisata atas kegagalan sistemik pengelolaan wisata bahari.
- Menuntut pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan masyarakat sipil dan mahasiswa untuk mengusut tuntas insiden tenggelamnya KM Putri Sakinah.
- Mendesak moratorium sementara operasional kapal wisata di Labuan Bajo hingga seluruh standar keselamatan diaudit dan dipenuhi.
- BEM PTMAI menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti kami terus mengawal isu ini.
“Pariwisata tidak boleh dibangun di atas nyawa manusia. Negara yang gagal melindungi keselamatan wisatawan adalah negara yang gagal menjalankan mandat rakyat,” tutup Rafiq.
Sebagai penutup, BEM PTMAI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus tenggelamnya KM Putri Sakinah hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban yang tegas dari pemerintah. (Ahaf)
