Palangka Raya-Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, meminta pemerintah provinsi untuk memperketat pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Hal ini menyusul kekhawatiran masyarakat terkait potensi kelangkaan serta disparitas harga LPG bersubsidi di berbagai wilayah Kalteng.
Menurut Junaidi, lemahnya pengawasan dapat menyebabkan LPG bersubsidi tidak tepat sasaran, bahkan berpotensi dijual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika tidak segera diatasi, kondisi ini akan merugikan masyarakat miskin yang menjadi penerima utama subsidi tersebut.
“Pemerintah Provinsi Kalteng harus lebih proaktif dalam melakukan pengecekan dan monitoring langsung di lapangan. Pengawasan yang lebih ketat akan memastikan LPG 3 kg sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan,” tegas Junaidi, Minggu (9/2/2025).
Selain pengawasan, Junaidi juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan distributor serta agen LPG agar distribusi berjalan lancar dan merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Menurutnya, ketimpangan penyediaan LPG 3 kg harus dicegah agar masyarakat di seluruh pelosok Kalteng dapat memperoleh gas bersubsidi dengan harga yang wajar.
“Distribusi LPG 3 kg tidak boleh hanya terfokus di kota-kota besar, sementara daerah pelosok mengalami kelangkaan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan alokasi yang cukup,” ujarnya.
Selain pengawasan ketat dan pemerataan distribusi, Junaidi juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penyaluran LPG bersubsidi. Ia meminta agar masyarakat diberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme distribusi, kuota, serta HET LPG 3 kg di setiap daerah.
“Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat tahu hak mereka. Dengan transparansi, potensi penyimpangan dalam distribusi LPG bersubsidi dapat diminimalisir, dan kepercayaan publik terhadap program subsidi semakin meningkat,”ungkapnya.
