BARITO TIMUR – Pilkada Serentak 2024 dan Dinamika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Barito Timur (Bartim), Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemilihan ini bertujuan untuk mencari pemimpin-pemimpin daerah yang akan mengemban amanah dari masyarakat. Elektabilitas figur yang diusung menjadi salah satu faktor penting dalam proses ini.
Martinus Avuntor, ST, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Barito Timur, telah melakukan berbagai persiapan untuk Pilkada Kabupaten Barito Timur 2024. “Saya diundang DPP PSI ke Jakarta untuk menerima Surat Tugas untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bartim,” ujar Martinus pada Jumat, 2 Agustus.
Namun, Martinus mengungkapkan kekecewaannya terhadap organisasi yang selama ini ia besarkan. Saat tiba di Jakarta pada 15 Mei 2024 untuk menemui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, jadwal pertemuan yang semula direncanakan antara pukul 09.00 hingga 13.00 WIB, harus ditunda hingga pukul 14.00 WIB.
“Saat itu Sis Pancani Gandrung selaku DPW PSI Kalteng sudah menghadap DPP PSI,” ungkap Martinus. Dalam pertemuan tersebut, Martinus hanya disuruh bersabar karena tidak semua kader akan mendapatkan surat tugas untuk merangkul koalisi partai.
Martinus membawa surat pernyataan dari salah satu ketua partai di Kabupaten Bartim yang memiliki 4 kursi di DPRD Bartim. Surat tersebut menyatakan kesediaan untuk berkoalisi dengan PSI yang memiliki 1 kursi, sehingga mencapai kuota 20 persen untuk mencalonkan diri dalam Pilkada.
Namun, kekecewaan muncul ketika Martinus merasakan kurangnya transparansi dari DPP PSI dalam perekrutan bakal calon, khususnya di Barito Timur. “Saat ini ada empat kandidat yang telah mendaftarkan diri di DPD PSI Bartim. Hal ini harus dijabarkan ke publik agar tidak mencoreng citra PSI,” tegasnya.
Martinus juga menyayangkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai siapa yang akan mendapatkan mandat dari DPP PSI. Ia juga menyesalkan tindakan Ketua DPW PSI Kalteng, Pancani Gandrung, yang kemungkinan besar akan menerima mandat tersebut.
“Koalisi tersebut masih kurang dua kursi, dan kader PSI di Bartim kecewa atas putusan tersebut,” imbuh Martinus. Hingga kini, DPD PSI Kabupaten Bartim masih berharap dan terus berkomunikasi dengan DPP PSI untuk mendapatkan kejelasan.
