PALANGKA RAYA-Aktivis Kalimantan Tengah, Joseph F.J.W., kembali menyoroti belum adanya tanggapan maupun klarifikasi dari Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolres Palangka Raya terkait dugaan aktivitas penagihan oleh sejumlah Debt Collector (DC) yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Joseph mendesak kepolisian tidak hanya berhenti pada klarifikasi satu kejadian viral, tetapi juga melakukan penelusuran menyeluruh terhadap rekaman yang beredar di media sosial, identitas oknum DC, asal perusahaan, surat tugas, serta legalitas aktivitas penagihan dan penarikan kendaraan.
Ia secara khusus mempertanyakan keberadaan unit-unit kendaraan yang selama ini telah ditarik dari masyarakat. Menurutnya, kepolisian harus menelusuri siapa yang melakukan penarikan, ke mana kendaraan tersebut dibawa, siapa pihak yang menerima, di mana unit-unit itu sekarang berada, serta apakah seluruh proses penarikannya dilengkapi dokumen dan sesuai ketentuan hukum.
“Jangan hanya memeriksa orang-orang yang melakukan penarikan. Kami juga ingin tahu unit-unit kendaraan yang sudah ditarik itu sekarang berada di mana. Siapa yang menerima, perusahaan mana yang bertanggung jawab, dan apakah proses penarikannya memiliki dokumen serta berita acara yang jelas? Ini harus ditelusuri,” tegas Joseph.
Joseph juga meminta kepolisian menelusuri dugaan pemasangan GPS pada kendaraan, termasuk pihak yang memasang dan dasar kewenangannya.
Ia mendesak Kapolda Kalteng menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta untuk melakukan pengawasan serta penelusuran di wilayah hukum masing-masing.
“Kami tidak membela masyarakat yang mengabaikan kewajiban kredit. Namun, proses penagihan dan penarikan kendaraan harus tetap mengikuti aturan hukum. Tidak boleh ada intimidasi, ancaman, kekerasan, ataupun tindakan sewenang-wenang,” ujarnya.
ULTIMATUM 3 X 24 JAM
Joseph memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada Polda Kalteng agar segera mengambil langkah konkret, khususnya memanggil dan meminta keterangan terhadap oknum-oknum DC yang diduga terlibat.
“Jika dalam waktu 3 x 24 jam belum ada langkah pemanggilan terhadap oknum-oknum DC tersebut, kami akan turun langsung ke Mapolda Kalimantan Tengah untuk menyampaikan aspirasi melalui parlemen jalanan,” tegasnya.
Ia meminta Kapolda Kalteng dan Kapolres Palangka Raya tidak mengabaikan persoalan ini dan segera memberikan tanggapan serta klarifikasi kepada masyarakat.
“Kami ingin semuanya terang. Siapa mereka, siapa yang mengutus, perusahaan mana yang bertanggung jawab, dan yang paling penting, kendaraan-kendaraan yang sudah ditarik itu sekarang berada di mana. Kami meminta kejelasan dan penegakan hukum, bukan sekadar pernyataan,” tutup Joseph F.J.W.








