Palangka Raya – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APDESI Kalimantan Tengah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif di Aula Jayang Tingang (AJT) Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/6/2026).Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga terkait, hingga insan media.
Rakerda ini menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi desa-desa di Kalimantan Tengah.
Ketua Panitia, Dematius, mengatakan Rakerda APDESI menjadi momentum penting untuk mempererat kerja sama berbagai pihak dalam mendukung pembangunan desa.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin APDESI dapat bersatu dan berkolaborasi dengan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga, maupun media untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi desa,” ujarnya.
Selain membahas program kerja organisasi, Rakerda juga menyoroti penataan kepengurusan APDESI yang masih belum lengkap di sejumlah daerah. Penguatan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus pembahasan.
Menurut Dematius, pembentukan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) diperlukan agar program dan perjuangan APDESI dapat menjangkau hingga ke tingkat desa.
“Kami ingin APDESI hadir sampai ke tingkat bawah dan menjadi wadah perjuangan bagi seluruh pemerintah desa,” katanya.
Ia menegaskan APDESI akan terus memperjuangkan kepentingan desa melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kejaksaan, serta kementerian terkait.
Dalam kesempatan itu, APDESI juga menyoroti kondisi ekonomi desa yang saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Pemangkasan anggaran dan perubahan berbagai regulasi dinilai turut memengaruhi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi desa.
“Kondisi ekonomi desa saat ini memang menghadapi tantangan. Salah satunya akibat pemangkasan anggaran dan adanya perubahan aturan yang harus disesuaikan,” jelasnya.
Selain itu, APDESI juga menyoroti masih adanya perusahaan yang dinilai belum menjalankan sejumlah kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku kepada masyarakat desa.Karena itu, APDESI berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan agar program pemberdayaan dan penguatan ekonomi desa dapat berjalan lebih optimal.
Melalui Rakerda dan Dialog Interaktif ini, APDESI Kalimantan Tengah berharap lahir berbagai rekomendasi yang dapat memperkuat pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
