Palangka Raya-Puluhan Perwakilan Kerukunan Mantan Pegawai Tekon yang ada di kota Palangka Raya, melakukan aksi penggalangan dana untuk memperjuangkan nasib mantan tenaga kontrak yang di phk ke Kemenpan-RB di Jakarta, di seputaran bundaran Jalan Rt Milono, Senin (23/10/2023).
“Jadi kegiatan kita pada hari ini tujuannya yakni penggalangan dana terkait rencana kita akan mengirim perwakilan untuk berangkat ke Jakarta, ke Kementerian untuk mengadukan nasib tenaga kontrak, yang mana hingga saat ini masih ada beberapa yang di PHK dan belum dipanggil bekerja kembali,”ucap Juru Bicara Perwakilan Kerukunan Mantan Pegawai Tekon Riko, Senin (23/10/2023).
Seperti diketahui bahwa awalnya itu, tenaga kerja yang di PHK ini kan berjumlah sebesar 1.276 itu dinonaktifkan, kemudian ada uji seleksi kompetensi itu yang diterima 300 orang, jadikan berkurang lagi jumlahnya dan saat ini tersisa sekitar 700 an.
“Sebanyak 700 an lah yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan soalnya kita terkait surat awal, isikannya penonaktifan seharusnya penonaktifan ada masa kapan untuk diaktifkan kembali, tapi setelah uji kompetensi 300 orang itu diumumkan yang sisanya tidak ada kejelasan, apakah akan dipekerjakan kembali atau di PHK, sejauh ini kan kami sudah berjuang agar bisa di pekerjakan kembali dan sudah mengadukan juga kepada baik itu ke dewan melalui RDP, kemudian demo aksi juga namun tidak respon dari pihak pemerintah provinsi,”tambahnya.
Tidak hanya itu kalau sampai akhir tahun ini tidak ada panggilan, maka genap dua tahun yang sisanya 700 an lebih tidak bekerja, karena kalau bekerja lagi kan saat ini sudah sulit lapangan kerja juga terbatas apalagi untuk kota Palangka Raya peluang sangat kecil.
“Rata-rata tenaga kontrak yang ada ini usia sudah diatas 35 tahun, mau bekerja saja sulit mau buka usaha juga susah, oleh latar belakang kita disini berbeda-beda dari keluarga mampu, menengah hingga tidak mampu terkendala modal, maka merasa terombang ambing kami pun mencoba mengadu ke Kementerian,”lanjutnya.
Sementara itu salah satu mantan tenaga kontrak Richard menambahkan, bahwa keinginan pihaknya saat ini yakni pemerintah Provinsi bisa memperhatikan tenaga kontrak yang saat ini belum ada kejelasan terkait nonjob yang saat ini tengah dirasakan.
“Kami juga berharap yang ada disini bisa kembali dipanggil untuk bekerja, semoga pejabat daerah kita bisa membuka hati dan pikirannya, selain itu dengan adanya penggalangan dana pada hari ini juga merupakan langkah kami agar bisa berangkat menemui Kementerian, untuk menyuarakan nasib kami agar bisa diperhatikan dan bisa diangkat kembali bekerja besar harapan dan keingingin kami agar hal ini bisa terlaksana,”ungkapnya.
