PALANGKARAYA, SUARAKALIMANTANMEMBANGUN.COM – Musyawarah Cabang V Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2023, secara resmi dibuka. Kegiatan yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, secara resmi dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Kamis (15/6/2023).
Dalam sambutannya Wakil Gubernur H Edy Pratowo mengatakan, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dengan terlaksananya kegiatan ini, yang mana kegiatan ini sebagai salah satu upaya memantapkan peran organisasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai wadah bagi anggota/perusahaan untuk memantapkan perannya yang optimal terhadap usaha industri kelapa sawit khususnya di Kalimantan Tengah.
“Seperti diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 153ribu km² atau jauh lebih luas dibandingkan Pulau Jawa, dengan berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) di dalamnya, termasuk lahan usaha perkebunan industri kelapa sawit yang dimiliki dan dikelola oleh para pengusaha/investor koperasi/kelompok pekebun, pekebun swadaya mandiri dan kebun kemitraan/eks plasma dengan perusahaan kelapa sawit,” ucapnya.
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas riil yang strategis, yang memiliki kebermanfaatan luas terhadap kegiatan masyarakat, perekonomian, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, dalam perkembangannya sering kali menimbulkan pro dan kontra, akan tetapi pengalaman menunjukan bahwa usaha ini tetap berjalan bahkan berkembang, melalui program-program keberlanjutan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak/stakeholders dalam upaya menata dan mengelola perkebunan sawit.
Dengan melihat potensi dan fakta yang ada di lapangan, perkebunan kelapa sawit wilayah Kalimantan Tengah masih sangat terbatas dalam menghasilkan produk turunan CPO dan penyerapan tenaga kerja, Hal ini menjadi tujuan dan program kita bersama kedepannya.
“Selain itu saya berharap kepada para pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Tengah yang terpilih nanti dapat memperhatikan diantaranya dukungan dan kesepahaman bersama antar pusat dan daerah untuk memanfaatkan dan mendorong reliasasi alokasi Dana Bagi Hasil Sawit (DBH-Sawit) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk peningkatan penanganan aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan),” tutur Edy.
Lalu para PBS memperhatikan aspek kemitraan dan pembedayaan masyarakat sekitar areal perkebunan, dengan mengoptimalkan pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan. Menjadi perusahaan mitra dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) lalu penyelesaian lahan-lahan/kebun sawit milik PBS, koperasi/kelompok, kebun swadaya yang terindikasi kawasan hutan.
Tidak kalah penting adalah penyelesaian konflik lahan/kebun atau masyarakat yang saling menguntungkan dengan mengedepankan mufakat musyawarah. Serta peduli terhadap bencana alam yang terjadi di Kalimantan Tengah dan daerah-daerah sekitar perusahaan misalnya banjir, karhutla, angin-topan maupun bencana lainnya,”tuturnya.
Sementara itu, Plt. Ketua GAPKI Cabang Kalteng Rizky Djaya D menyampaikan peran perkebunan khususnya kelapa sawit bagi Pemerintah adalah salah satu kontribusi yang sangat mendukung berdirinya wilayah-wilayah dari masing-masing kabupaten yang ada di jajaran provinsi.
“GAPKI harus bersama-sama memperjuangkan segala sesuatunya untuk bermusyawarah dan mufakat agar mencapai tujuan menghijaukan Republik ini dengan hasil yang luar biasa. Kita tetap berdoa bersama agar Kalimantan Tengah tetap nomor satu penghasil kontribusi perkebunan sawit,” katanya.
